Pengadilan militer di Nigeria telah menghukum sebanyak 27 personil militernya yang notabene adalah mantan peacekeepers PBB. Mereka dijatuhi hukuman penjara untuk seumur hidup setelah divonis dari gerakan pemberontakan/insubordinasi yang berawal dari pengalihan pembayaran atas gaji dan tunjangan pokok mereka selama periode berada dalam penugasan misi PBB, kata pengacara mereka pada Selasa, 28 April 2009.
Sesuai berita yang dilansir oleh Washington Post hari ini, Para prajurit, melakukan protes telah memblokir jalan raya dengan api unggun sembari meneriakkan yel-yel lagu peperangan dan mengutuk/menyumpah serapah atasan mereka.
Mereka adalah personil militer diantara lebih dari 800 anggota yang dalam 1 tahun terakhir tidak menerima gaji pokok dan tunjangan selama periode keikutsertaan pada misi perdamaian PBB di Liberia.
Pengacara mereka, Femi Falana, telah berjanji akan mengajukan naik-banding kepada pihak pengadilan militer untuk menantang putusan pengadilan militer negara di daerah di Akure, Ondo.
“Para prajurit memiliki hak hukum untuk memprotes pengalihan ilegal atas tunjangan yang telah diperuntukkan kepada mereka,” ujar Falana.
“Ini adalah uang yang dibayarkan kepada mereka oleh PBB dan dicuri oleh beberapa pejabat militer”, katanya. “Para pejabat militer yang melakukan hal tersebut bahkan tidak ditahan selama satu haripun!.”
Setelah pernyataan tersebut, tidak lama kemudian para pejabat militer yang melakukan pemotongan/pengalihan tunjangan tersebut diseret ke pengadilan militer dan dijatuhi pengurangan/penurunan pangkat kepada masing-masing pelaku. 27 personil prajurit yang telah divonis itu adalah bagian dari Batalyon ke-14 Nigerian Army yang telah purna-tugas dalam mendukung kekuatan misi pemulihan perdamaian PBB di Liberia pada periode September 2007 sampai April 2008.
Berikut beberapa jepretan foto dari menggambarkan anggota kontingen peacekeepers Nigeria di UNMIL.
Miris memang mendengar khabar seperti itu, saya memahami benar rasa kekecewaan dan keputusan protes mereka, meski memang tindakan anarkis yang dilakukannya dalam melampiaskan ketidakpuasan ini adalah melanggar peraturan dan ketertiban umum.
Secara pribadi, si kampret ini telah menyaksikan banyak sekali sumbangsih mereka terhadap UNMIL dan Liberia. Tidak jarang dari mereka yang bertugas di lini paling depan saat terjadi huru-hara dengan massa mengamuk di Monrovia pada periode medio 2006, serta kekuatan pemukul reaksi cepat yang ditempatkan di jantung kota Monrovia dan berbagai tugas operasi peacekeeping lain-nya.
Dan, beberapa dari mereka adalah merupakan kawan baik saya.
Kontingen Peacekeepers Nigeria pada UNMIL telah memerankan peranan penting dan selama ini menjadi kekuatan strategis dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian di Liberia. Secara historis mereka adalah kontingen pendahulu sebelum mandat UNMIL disahkan oleh Dewan Keamanan – PBB, mereka masuk ke Liberia dibawah bendera ECOMOG , memberi jalan pembuka bagi digelarnya misi pemulihan perdamaian di Liberia pada awal Oktober 2003 lalu.
Dari banyak kisah yang diceritakan oleh rekan-rekan peacekeepers dari negara lain semisal mereka dari eropa dan AS, gaji pokok dan tunjangan reguler mereka di tanah airnya adalah tetap menjadi hak dan diterima reguler setiap bulan-nya terlepas dari tunjangan yang diberikan atas partisipasinya dalam misi PBB.
Mudah-mudahan hal seperti ini tidaklah akan terjadi di tanah air. Bagaimana tanggapanmu atas situasi seperti ini?. Bagaimana dengan aturan main alokasi gaji pokok dan tunjangan dasar para peacekeepers kita (Indonesia) apakah tetap menjadi hak sang prajurit/officer tersebut atau tidak dibayarkan karena sudah mendapat tunjangan dari PBB?. Ada yang bisa dan berkenan memberikan pencerahan?.
kejadiannya hampir mirip dengan di tanah air. ramai beritanya akhir – akhir ini.
prajurit dari battalion TNI AD di Sentani mengamuk , protes atas kebijakan dari komandannya…
Kebijakan pemotongan gaji .
Waduh… di penjara seumur hidup apa tidak berlebihan ya? :D
Alangkah menyedihkannya negara kita ini, karena hal semacam inipun pernah terjadi disini. Padahal mereka ini bekerja untuk bangsa , negara , dan juga keluarganya masing2. Seharusnya mereka memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Memiliki hak untuk mendapatkan penghasilan seperti atasan mereka juga. Sebagai atasan seharusnya dapat mengayomi anak buahnya dan bukan malah membuat mereka menjadi bertambah susah…..
Alangkah sedihnya bila terjadi pada seseorang dari keluarga kita, coba keadaan tersebut dibalikkan kepada para atasan yang telah seenaknya memotong gaji mereka itu
Kenapa orang besar selalu menginjak-injak orang kecil…?
Kok berat banget sih hukumannya :| Nggak sebanding deh
Aneh udah nyumbang tenaga + nyawa masih juga dimintai sumbangan uang ….. ternyata masih banyak orang rakus ga sadar diri
Saya ngga paham bagaimana model rekruitment anggota
peacekeeper, tapi kalau mereka harus berbakti pada
dua pihak sekaligus, pastilah ada benturan
kepentingan (dan komitmen).
Betul, kenapa orang-orang kecil yang selalu menjadi
korbannya….
“Segala sesutu mempunyai resiko…..
itulah kehidupan…….
berjuang lah sahabat ku….”
“Tidak hari ini kau dapatkan kedamaian..tapi nanti ada waktunya kedamaian itu kamu raih…”
Merdeka 3x”
ya namaynya orng kelaparan , negar susah bukan tuh……….mungkin parahan indo kali … masih tinggi dibandingkan umr kita ,
..and when the peacemaker runs amok…should it very very mad world…be tough, troops.
masalah perut, sensitif sekali, bisa terjadi memang bila keadilan ditendang….pastilah tentaranya meradang…kasihan memang….
saya kenal watak mereka, mereka adalah orang-orang yang jujur, dan beebrapa perwiranya pernah mengatakan ke saya, bahwa menjadi peacekeepeing adalah salah satu pelarian mereka untuk mendapatkan penghasilan yang lebih dari gaji yang mereka terima untuk pekerjaan normal, dan untuk pengiriman Peacekeeper, mereka perlu “lobby” untuk mendapatkan job tersebut, namun kejam-kejamnnya atasan, janganlah mengambil hak yang telah menjadi milik anak buah…dasar para koruptor..
Seharusnya mereka tetap mendapatkan gaji mereka sebagai prajurit/warga negara…dan juga mendapatkan gaji dari PBB…karena itu adalah HAK mereka sebagai prajurit dan juga sebagai anggota peacekeepers.. Tidak ada pemotongan APA PUN..ITU adalah HAK mereka…karena mereka telah melakukan KEWAJIBAN mereka sebagai prajurit dan sebagai peacekeeper …
assalamualaikum….
miris sekali yahhhh……
saya rasa tidak ada hubungan nya antara, tunjangan yang telah di berikan oleh PBB, DG GAJI para peacekeepers ini.
tOH PARA PEACEKEEPERS JUGA TIDAK SEKONYONG KONYONG DAPAT TUNJANGAN TANPA MELAKUKAN APAPUN…..MEREKA TURUT MEMBANTU MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DUNIA….
jadi, mendapat dari PBB, HARUSS DIBERIKAN, BEGITU JUGA DG GAJI…… ITU ADALAH HAK MEREKA.
—memang haruss ada tindakan lebih lanjut jika merujuk kepada , para peacekeepers yang dihukum seumur hidup, apakah dalam hal ini, PBB.. SENDIRI Tidak bisa turut membentu mereka.
paling pasti semoga hal semacam itu, tidak terjadi di indonesia, walaupun , .. terlihat di beberapa tempat, sudah banyak terjadi,
semoga kedepan lebih baik amin.
WASSALAM
ps: tetap semangat..!!!!
Alhamdulillah Mas, untuk FPU Indonesia walaupun sering mengalami keterlambatan Gaji maupun tunjangan dr Pemerintah RI (Mabes Polri), namun Pemerintah RI dlm hal ini Mabes Polri belum pernah memotong sepersen pun. Kebetulan saya sbg Finance Officer Mas di FPU I Indonesia. Terima ksh Mas atas msgs nya.
Kalo pertanyaannya apakah para peacekeeper masih berhak menerima gaji dan tunjangan dasar sementara mereka menerima dari PBB, alangkah naif pertanyaan itu. Semuanya harus dikembalikan pada aturan tunjangan untuk para peacekeeper tsb.
atau seperti kondisi di Indonesia pada umumnya semua tidak ada aturannya ?
Seharusnya di awal sudah ada ketentuan mereka yang dikirim ke luar negaranya, jauh dari keluarga dan menyambung nyawa tentu ada kompensasinya. Lha kalau sudah jauh disana tapi tidak ada imbal balik
nya. waah, bukannya materialistis tp realistis dong. Harusnya kan ada untuk imbalan utk profesionalitas mereka. Gitu loh
Kalau perkara potong memotong semua diserahkan pada yg diatas deh, sifat spt itu spt org minum air laut semakin banyak akan semakin merasa haus en kurang
Thanks ya Om Luigi
believe that a few good men still there…
Ga Jauh beda ama yang terjadi baru2 ini di Sentani – Jayapura Luq. Kirain kau bisa ikutin beritanya, di milis FPK juga dibahas kok.
Aku pribadi ikut prihatin, tapi apa yang bisa UNMIL lakukan buat kejadian2 seperti ini?
mungkin next time dibikin aja perjanjian antara instansi dan personilnya. berapa persen ke instansi dan berapa persen ke personilnya.
kalau semua ke instansi ya bisa ajalah kejadian tersebut terulang lagi terutama di negara2 yang tingkat korup-nya tinggi.
selamat berjuang yah…
ijin bang…
kejadian nya hampir sama dengan tmn2 kita di sentani.
kurang tahu bagaimana cara berpikir para perwira mereka , tidak memikirkan kesejahteraan anak buah mereka.setidaknya berikanlah perhatian bagi para anggota terutama kepada mereka yang bertugas di garis depan.
memang tugas negara adalah nomor satu , tp mereka punya anak istri yg harus dibiayai.
mohon maaf jika tanggapan saya kurang berkenan.
terima kasih .
selamat bertugas.
I got this articles translated and my comment is:
Outrageous!
The officers had a right to protest non-payment of their entitlements by the Nigerian military authorities, we are all awrae of the extent of corruption in this country.
The UNSG (United Nations Secretary General) should appeal directly to the Nigerian Government for clemency and pardon for the officers.
This is an abberation of justice, the setence is simply too harsh!
The United Nations is a noble peacekeeping body; every individual who is part of this body should by all means retain and exhibit all elements relating to peacekeeping.
Be it former or current peacekeeping personnel (civilian and military); remember always you are an icon of peace and not protestors, demonstrators etc.
This story reflects on the UN peacekeeping, as a peacekeeping institution/body that does not perform up to its rules and regulation most especially regarding payment of allowances of its personnel (Civilian and Military).
UN-DPKO should ensure that all former United Nations peacekeeping personnel (civilian and Military) be paid their allowances.
My Regards,
Teddy B. Cardines
I believe that UN should establish a database of all its staff wherein personal information which including monthly salary, pension benefit, retiring benefit, etc to be received by either the retiree instead of depositing individual account through national governments.
The database will contain the already established ID Number, Index Number, Payslip or roster number all are prevalent to guarrantee any retiree to receive his/her benefit without the direct involvement of the contributing troop.
Though, troops are contributed from country(ies)to mission, it is indeed the subject of individual benefit that require.
This incident may create negativsm when it comes to supporting missions in time of crisis. The major or utmost achievement of the personnel is to developing sustainable empowerment of resources acquired.
The case of this contingent suggest a big setback for others who may have the ambition of partaking in vounteerism.
What a bad example also to UNMIL’s name.
Give a man the amount he work for cause a man have spent six month away from home… and now he has been sentenced 27. That is not how a good leader act.
In my opinion, the UN could create a forum for aggrieved military peacekeepers to err their grievances regarding payments of their allowances. The UN will then deal directly with the Permanent Missions(NY) of those countries involved to ensure that the country honours her financial obligations to its military peacekeepers. Some TCC’s are taking undue advantage of the poor soldiers who put their lives at risk in the field and then use the military code of conduct to punish them when they complain. I am sure there are many aggrieved military personnel out there except that they have no forum to lodge their complaints.
This should not be news to DPKO when troop sacrifice their lifes in the fields and the senior officers and the home Gov’t sit in the luxury and enjoy their toil.
Why can’t troops allowances be paid directly to them as the staff officers and the MILOBS? The UN should intervene to protect the poor soldiers from injustice.