Semenjak tahun 2006, sejak bergabungnya saya pada penugasan misi PBB, kemudian saya mulai mengenal lebih dekat lingkungan pekerjaan-nya, dari penugasan misi dibawah naungan Kontingen Garuda XXI-3 hingga penugasan saat ini, yaitu Markas Besar PBB di New York, disanalah saya mulai berinteraksi lebih luas lagi dengan rekan-rekan dari berbagai bangsa, yang selama sebelumnya hanya dapat melihat PBB, dan markasnya dari belakang layar kaca itu. Sebuah interaksi aktif juga dengan mereka, rekan wanita – wanita pada United Nations. Diri ini mulai belajar banyak dari rekan – rekan senior disana, terutama dari rekan-rekan wanita sekantor serta pergerakan karir mereka yang terbilang cukup gesit menanjak ke jenjang yang lebih tinggi dengan mereka para staff pria-nya.

Seperti banyak diutarakan oleh banyak pidato sambutan pada sidang akbar PBB di New York, bahwa: “Wanita itu adalah komponen pembangun bangsa”, nampaknya saya perlu setuju dengan pernyataan itu. Dari para wanita-wanita maka lahirlah generasi penerus sebuah bangsa yang mutu dan pertumbuhannya bergantung pada hasil didikan/pembentukan karakter dari para kaum ibu/wanita dari bangsa tersebut. Itulah mengapa juga disebut dalam banyak slogan kampanye dibidang kesehatan yang menyatakan bahwa bila ibu sehat, maka anak-nya pun sudah pasti akan sehat, tumbuh besar menjadi cerdas, begitu pula generasi yang dihasilkan dari mereka.

Pada bulan February 2007 lalu, untuk kali pertama, PBB menerima dan menugaskan kontingen Peacekeepers FPU (Formed Police Unit) yang seluruh personilnya adalah wanita. Sebuah kontingen personil dengan kekuatan satu battalion polisi wanita dari India bertugas mendukung “misi pemulihan perdamian PBB di Liberia (UNMIL):“http://www.unmil.org. Ini adalah tanda bukti dari sebuah evolusi berkesinambungan akan peranan wanita dalam sejarah pengerahan pasukan misi perdamaian PBB.

Pada tahun 2000, PBB mengeluarkan sebuah resolusi bersejarah guna menjawab permasalahan akibat dampak peperangan terhadap kaum wanita dan mendorong partisipasi aktif wanita dalam menjaga perdamaian. Lamptey Comfort ditunjuk oleh UN-DPKO sebagai penasihat gender untuk membantu meningkatkan peranan peacekeepers wanita dan mempelajari lebih lanjut perihal isu-isu jender dalam operasi perdamaian.

Lamptey mengatakan bahwa resolusi PBB No. 1325 tersebut tumbuh dari upaya advokasi wanita yang berada dalam situasi/daerah carut-marut dari peperangan, yang ingin suaranya ingin didengar lebih besar. Upaya ini kemudian disambut baik dan menjadi perhatian dari pejabat PBB.

“Selama tahun 1990, kami melihat sebuah kenaikan tingkat konflik internal di berbagai benua, di Afrika, di Asia, Eropa Timur dan bekas negara Uni Soviet,” kata Lamptey Comfort. “Saya kira jelas bahwa walaupun banyak dari mereka yang tidak terlibat proses yang mengarah pada konflik, mereka rentan atas kekerasan terhadap perempuan, dimana fakta menghadapkan mereka (kaum wanita) menanggung akibatnya kemudian menjadi janda dan kepala keluarga tunggal, dikarenakan pasangan mereka terlibat dan menjadi korban dalam sebuah perang/konflik”.

Wanita, elemen yang harus dilindungi hak dan diberdayakan kapasitasnya pada daerah konflik/pasca-konflik.

Pada misi operasi perdamaian dimasa silam, elemen wanita senantiasa lebih banyak memerankan peranan sebagai elemen yang rentan dan kerap menjadi object penderita pada suatu konflik. Dengan inisiatif menerjunkan personil peacekeepers wanita baik dalam unsur sipil dan militer pada operasi misi perdamaian, berangsur-angsur menjadikan perubahan positif dimana peranan peacekeepers wanita tersebut dapat dengan mudah mengakses elemen rapuh tadi di lapangan ketimbang personil peacekeepers para Pria-nya.

Wanita, salah satu kunci elemen keberhasilan misi peacekeeping PBB. Sejak dikeluarkannya resolusi PBB No.1325 pada tahun 2000, UN-DPKO (United Nations – Department of Peacekeeping & Operations) telah mempekerjakan secara penuh sejumlah penasihat jender pada 10 dari total 17 misi Peacekeeping PBB. Langkah ini menggambarkan bahwa UN-DPKO mempunyai komitmen yang serius atas kesetaraan gender, namun demikian PBB masih tantangan memiliki untuk mencapai target yaitu sebuah keseimbangan jumlah staff wanita sebesar 50 persen dari jumlah personil sipil yang bekerja pada UN-DPKO. Staff Sipil wanita pada misi perdamaian PBB, hanya sekitar 30 persen dari seluruh jumlah staf internasional dan 24 persen berasal dari staff yang direkrut secara lokal.

Salah satu staff sipil Wanita Indonesia pada misi PBB di Liberia.

Namun, besaran persentase pada “elemen berseragam” (Wanita dalam dinas Militer/Kepolisian), di sektor ini sulit untuk dipastikan dan jumlahnya tidak tetap yang semata-mata bergantung pada jumlah personil peacekeeper wanita yang ditugaskan oleh negara-negara anggota, tetapi hal itu secara signifikan lebih rendah dari persentase di sektor sipil, Harus diakui bahwa UN-DPKO terus mendesak negara-negara anggota untuk mengirimkan personil wanitanya lebih banyak lagi, tetapi “kenyataannya adalah bahwa banyak negara tidak memiliki jumlah persentase yang besar dari staff wanita di militer atau polisi nasional mereka”..

Wanita, sebuah solusi dan asset strategis operasional. Wahai para wanita, ayo bergabung bersama kami untuk perdamaian abadi.